KAPOLRI TEGAS TINDAK PEJABAT TINGGI KORUPSI — DIISUKAN DIGANTI! PRESIDEN: UCAPAN BASMI KORUPSI ATAU PERLINDUNGAN KEKUASAAN?

JAKARTA || Wadah Aspirasi— Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati nurani bangsa! Saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berani mengambil langkah luar biasa: menetapkan mantan pejabat tinggi penegak hukum sebagai tersangka korupsi, justru dihembus isu penggantian! Bahkan kabar calon pengganti sudah dipanggil menghadap pejabat tinggi negara!

Menanggapi gelombang isu ini, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul & Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU menyatakan dengan tegas: Secara hukum memang hak mutlak Presiden. TAPI SECARA MORAL DAN LOGIKA NEGARA HUKUM, INI SANGAT ANEH DAN MEMERIHKAN HATI RAKYAT!

⚖️ HAK PRESIDEN — TAPI DI MANA KEBENARAN UCAPANNYA?

"Secara yuridis, mengganti Kapolri adalah hak penuh Presiden. Tidak ada yang melarang. Tapi yang TIDAK BISA DITERIMA AKAL SEHAT: Mengapa yang BERANI menindak koruptor besar justru diancam diganti? Dan mengapa saat Kapolri TEGAK LURUS melaksanakan arahan Presiden sendiri — justru muncul isu pergantian?"

Presiden Prabowo berkali-kali bersumpah: 'Korupsi musuh rakyat! Kejar sampai ke Antartika! Siap mati membela rakyat!' Lalu saat Kapolri BENAR-BENAR melakukannya — menindak mantan pejabat tinggi penegak hukum — justru DIANCAM JABATAN? Di mana konsistensi itu?

🔥 MEMBONGKAR KASUS SEBESAR ITU — BUKAN TUGAS MUDA, ITU PRESTASI!

"Bayangkan: tersangkanya mantan pejabat tinggi penegak hukum! Membongkarnya butuh bukti tak terbantahkan, mental baja, dan keberanian menembus tembok kekuasaan! Itu BUKAN alasan dipecat — itu PRESTASI yang patut dipuji dan didukung penuh! Sepantasnya Presiden memberi APRESIASI, bukan membiarkan isu penggantian berhembus liar!"

Apakah isu ini dihembus oleh pihak-pihak yang merasa TERGANGGU karena Febrie Adriansyah ditetapkan tersangka? Apakah ada tekanan dari atas agar Kapolri berhenti menindak? Rakyat berhak tahu!

🇮🇩 RAKYAT MENUNTUT: JANGAN BIARKAN HUKUM TUNDUK PADA KEKUASAAN!

"Kepada Kapolri: JANGAN MUNDUR SEPUNGGAL PUN! Rakyat berdiri di belakang Anda! Lanjutkan penindakan sampai tuntas! Siapa pun pelakunya, setinggi apa pun jabatannya! Hukum harus tegak lurus tanpa pandang siapa yang terlindungi!"

Kepada Presiden Prabowo: Rakyat menanti BUKTI KONSISTENSI! Apakah ucapan 'basmi korupsi' itu benar-benar berlaku untuk SEMUA — atau hanya untuk yang lemah saja? Jangan biarkan rakyat kecewa! Jangan biarkan hukum terlihat seperti pelayan kekuasaan! Rakyat mengawasi! Rakyat mengawal! Kasus ini harus TUNTAS!

Demikian penegasan Prof. Dr. Juanda, mengakhiri keterangannya dengan harapan agar keadilan tidak pernah tunduk pada kekuasaan apa pun.